Tri Sulkarnain Dorong Program Kantong Air Masuk APBD 2026

KabarMakassar.com -- Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menegaskan pentingnya menghadirkan kembali program kantong air sebagai solusi jangka panjang menghadapi krisis air bersih yang semakin parah di sejumlah wilayah kota. Politisi Partai Demokrat ini menyebut, program tersebut akan diperjuangkan agar masuk dalam APBD Pokok tahun 2026. Menurut Tri, kelangkaan air bersih kini menjadi keluhan utama warga di berbagai kecamatan, seperti Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya, Rappocini, Panakkukang, hingga wilayah utara Makassar. Kondisi ini, katanya, sudah mendesak dan tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. “Kantong air ini bukan sekadar proyek fisik, tapi kebutuhan dasar. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan harus begadang menunggu air mengalir. Di wilayah Untia, air bor saja bisa menembus kedalaman lebih dari 100 meter, tapi tetap sulit keluar,” ungkap Tri, Kamis (23/10). Ia menjelaskan, kantong air atau embung kecil dapat berfungsi ganda menjadi cadangan pasokan air bersih saat kemarau dan membantu menahan genangan ketika musim hujan. Program serupa pernah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun tertunda karena belum masuk dalam skala prioritas pembangunan. Tri yang juga Anggota Komisi A DPRD Makassar itu menegaskan komitmennya untuk mengawal agar inisiatif ini benar-benar direalisasikan pada 2026. Ia menilai, penyediaan air bersih harus dilakukan secara terpadu lintas sektor dengan melibatkan PDAM, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Masalah air ini tidak bisa ditangani sektoral. Harus ada kolaborasi lintas dinas, perencanaan matang, dan pemetaan titik-titik rawan kekeringan. Jangan hanya menunggu warga mengeluh baru bergerak,” tegasnya. Tri juga menyoroti beban ekonomi warga akibat sulitnya mendapatkan air bersih. Banyak di antaranya, kata dia, harus membeli air hingga Rp35 ribu per bulan hanya untuk kebutuhan dasar rumah tangga. “Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keadilan sosial. Warga tidak seharusnya menanggung beban tambahan hanya karena akses air bersih belum merata. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret,” tutupnya.