Rudianto Lallo Desak APH Bongkar Mafia Tambang Ilegal di Sulsel

KabarMakassar.com -- Anggota Komisi III DPR RI asal Sulawesi Selatan, Rudianto Lallo, melontarkan kritik keras terhadap maraknya praktik pertambangan ilegal di wilayah Sulsel. Ia menegaskan, aparat penegak hukum (APH) tidak boleh lagi bersikap diam, apalagi jika diduga ikut membekingi aktivitas tambang emas maupun galian C tanpa izin. Sorotan tajam itu disampaikan Rudianto terkait dugaan tambang emas ilegal di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, yang dinilai meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa praktik serupa juga terjadi di Takalar, Jeneponto, hingga kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. “Tambang emas ilegal maupun galian C yang beroperasi tanpa izin jumlahnya sangat banyak. Ini sudah terang-terangan merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengganggu kehidupan masyarakat. APH harus segera bertindak tegas,” kata Rudianto, Jumat (03/10). Menurutnya, instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penyelamatan sumber daya alam dari praktik ilegal seharusnya menjadi landasan moral dan hukum bagi Polri serta Kejaksaan untuk menutup semua aktivitas pertambangan yang tidak sah. “Presiden sudah tegas dalam pidato kenegaraannya. Jadi jangan ada alasan lagi. APH harus bergerak, jangan justru seolah menutup mata. Sikap diam aparat bisa ditafsirkan sebagai bentuk beking terhadap para penambang ilegal,” tegas legislator Partai NasDem tersebut. Rudianto mengingatkan bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal tidak kecil. Kebocoran keuangan negara dari sektor ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun. Tidak hanya itu, dampak lingkungan juga sangat besar, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga tanah longsor yang kerap memicu bencana. “Tambang ilegal bukan hanya soal ekonomi gelap, tapi juga soal nyawa dan masa depan lingkungan kita. Konflik sosial akibat rebutan lahan tambang juga sering terjadi, dan ini harus dihentikan,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali agar tidak ada satupun aparat penegak hukum yang ikut bermain dalam bisnis haram tersebut. “Presiden sudah jelas menyebut, penambang ilegal dan oknum aparat yang membekingi akan ditindak, apapun pangkat dan jabatannya. Jadi saya minta jangan ada lagi toleransi. Bersihkan tambang ilegal sampai ke akarnya,” tutup Rudianto.