Klaim Asuransi Disiapkan untuk Pemulihan Non-Struktural DPRD Sulsel

KabarMakassar.com -- Pemulihan gedung DPRD Sulsel dipastikan akan memanfaatkan klaim asuransi yang dimiliki bangunan tersebut. Namun, nilai klaim tersebut dipastikan lebih kecil dibanding kebutuhan biaya perbaikan total yang saat ini masih dihitung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hasil klaim asuransi nantinya akan disesuaikan penggunaannya agar tidak tumpang tindih dengan anggaran dari pemerintah pusat. “Ini kami sudah terinformasi bahwa gedung utama ini juga mendapatkan asuransi dan bisa mengajukan klaim. Nilainya kami belum tahu. Nanti kami menunggu informasi dari pemerintah provinsi besaran klaimnya berapa,” kata Dewi, Selasa (16/09/2025) Meski begitu, Dewi menegaskan bahwa nilai klaim asuransi pasti tidak sebesar kebutuhan riil pemulihan gedung utama. Pemerintah pusat tetap akan menanggung sebagian besar biaya perbaikan dan rehabilitasi. “Tentunya tidak sebesar dari kebutuhan, ya. Pasti lebih rendah. Kami tentunya ini akan menjaga transparansi,” ujarnya. Dewi juga menjelaskan, pemanfaatan dana klaim asuransi akan diatur dengan cermat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan alokasi anggaran yang akan dikeluarkan Kementerian PUPR. “Jadi dari yang diajukan ke asuransi, klaim yang diajukan ke asuransi, ini kami perlu informasi dari pemerintah provinsi akan dimanfaatkan untuk apa,” jelas Dewi. Sebagai contoh, dana klaim dari asuransi bisa digunakan untuk pengadaan kebutuhan yang tidak lagi ditanggung Kementerian PU. Dengan begitu, kedua sumber pembiayaan akan saling melengkapi tanpa terjadi duplikasi anggaran. “Misalnya akan dimanfaatkan untuk pengadaan furniture kembali di gedung utama, sehingga kami, Kementerian PU, tentunya tidak akan mengadakan itu,” tutur Dewi. Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan hal senada. Menurutnya, pembangunan fisik gedung secara menyeluruh akan menjadi tanggung jawab Kementerian PU. Namun, klaim asuransi bisa difokuskan untuk melengkapi kebutuhan interior dan meubeler. “Kalau untuk pembangunan secara total mungkin semuanya di Kementerian PU. Tetapi mungkin seperti yang disampaikan sama Ibu Dirjen, terkait dengan ada klaim asuransi dan lain-lain itu bisa diperuntukkan nanti untuk hal-hal yang lain seperti interior, meubeler, dan lain-lain. Itu tentu akan jadi kesepakatan kita bersama sehingga pemanfaatan anggarannya akan tepat,” pungkas Cicu, sapaan akrabnya.