KabarMakassar.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang didukung penuh oleh World Agroforestry (ICRAF)menyelenggarakan Kick-Off Integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Selasa (08/08).
Kegiatan yang juga didukung oleh Global Affair Canada melalui Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) itu berlangsung selama dua hari mulai Selasa (08/08) hingga Rabu (09/08).
Direktur Asia ICRAF, Dr Sonya Dewi mengatakan kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) di Sulsel.
"Strategi pembangunan ekonomi hijau sangat diperlukan dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan merupakan komponen yang sangat penting,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan Program Satu Data merupakan bagian penting dari proses data dan informasi pengelolaan pembangunan di Sulsel yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
Menurutnya, mengaktifkan program satu data merupakan bagian penting untuk mendukung penyusunan GGP karena perlu data yang sahih dan up to date.
“Kedepan, ICRAF Indonesia masih berkomitmen melanjutkan dukungan dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi hijau dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, landsekap, dan desa terpilih,” pungkasnya.
Ia mengungkap penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat selaras dengan program Land4Lives, yang menargetkan pengelolaan bentang lahan yang baik melalui kerja sama dengan petani untuk mengurangi terjadinya deforestasi, menjaga ekosistem alami, mengurangi kerentanan iklim, dan meningkatkan mata pencaharian.
Land4Lives juga akan mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif.
"Proyek ini juga akan berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar", ujarnya
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sulsel, M. Ichsan Mustari menyebut pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam proses perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan penting dilakukan untuk menentukan program pembangunan yang berlandaskan Ekonomi Hijau, terlebih lagi Kementerian PPN/ Bappenas saat ini telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat Nasional maupun Provinsi.
Menurutnya, menjadi kewajiban bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan sebuah konsep kebijakan transformasi ekonomi dengan cara mengadopsi konsep ekonomi hijau yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam.
“Melalui perencanaan yang baik, Sulawesi Selatan akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau dan bisa menentukan langkah dan strategi pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi hijau melalui penyusunan masterplan dan roadmap, sehingga dapat menjadi teladan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan Pemerintah Sulsel telah memperlihatkan komitmen dan inisiatif untuk mengambil peranan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
Inisiatif tersebut ditunjukkan dalam visi Sulsel menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan, yang dipertegas dalam misi mewujudkan Sulsel sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan.
Misi tersebut mencakup upaya-upaya pokok dalam penataan ruang, termasuk di antaranya pengelolaan lingkungan hidup dan hutan yang mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, mitra pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi, dan masyarakat sipil.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Dr. Setiawan Aswad mengatakan hasil evaluasi RPJPD 2005 – 2025 terdapat sasaran dan indicator prioritas yang ditetapkan, telah sejalan dengan pilar ekonomi hijau. Namun untuk pencapaian hasil yang lebih optimal nantinya sejumlah catatan evaluasi bakal dilakukan pertimbangan lebih lanjut untuk integrasi.
"Beberapa catatan hasil evaluasi RPJPD perlu menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut untuk integrasi yang lebih tajam bagi proses perumusan visi misi, arah kebijakan, dan sasaran ekonomi hijau, kedalam dokumen perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan," jelasnya.
