DPR Desak Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP, Harga di Pasar Terus Meroket

KabarMakassar.com -- Kenaikan harga beras yang terus terjadi di berbagai daerah memicu perhatian serius dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) bergerak cepat agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. Menurut Tohpati, strategi pengendalian harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum berjalan optimal. Dari target nasional, Bulog masih menahan stok besar di gudang sementara distribusi ke pasar lambat. “Kita mendorong supaya Bulog harus segera menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP secepatnya, karena itu merupakan strategi utama untuk mengendalikan harga beras,” tegas Tohpati, Kamis (21/08). Data di lapangan menunjukkan harga beras medium di sejumlah pasar tradisional sudah menyentuh kisaran Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogram, naik hampir 15 persen dibanding bulan lalu. Sementara beras premium sudah menembus Rp17.000 per kilogram. “Permasalahannya kita sama-sama tahu, kenaikan harga beras belakangan ini semakin memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Padahal stok Bulog ada, hanya distribusinya tersendat,” lanjut Tohpati. Selain masalah distribusi, DPR juga menyoroti hambatan teknis di tingkat pengecer. Banyak pedagang kecil mengaku kesulitan mengakses aplikasi Klik SPHP, pintu masuk utama untuk mendapatkan jatah beras murah dari Bulog. “Pengecer kesulitan untuk mengakses Klik SPHP. Jadi kami meminta Bulog segera mempermudah cara untuk mendapatkan beras SPHP. Aplikasi harus simpel, mudah dipahami, dan disertai sosialisasi masif,” urai legislator asal Fraksi Partai NasDem itu. Dengan stok cadangan beras pemerintah yang masih mencapai jutaan ton, DPR menilai Bulog tidak boleh lambat dalam merespons. Setiap keterlambatan berisiko memperburuk inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat. Fraksi NasDem itu menekankan agar Bulog bersikap cermat, cepat, dan solutif. “Stabilitas pangan adalah kunci menjaga ekonomi rakyat. Bulog tidak boleh sekadar jadi penyimpan beras, tapi harus jadi pengendali pasar,” pungkas Tohpati.