Kanwil DJP Sulselbartra Sinergi Lintas Sektor untuk Optimalkan Penerimaan 2025

KabarMakassar.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan pembekalan yang melibatkan tokoh militer dan akademisi, yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II, Kota Makassar. Kegiatan bertajuk Pembekalan Pencapaian Penerimaan 2025 ini menghadirkan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno dan Guru Besar Hukum Prof. Hamid Awaluddin, sebagai narasumber utama. Acara ini juga menjadi wadah untuk menguatkan kolaborasi antara DJP dan pemangku kepentingan di wilayah Sulselbartra. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kuat dan disiplin demi penguatan pengawasan perpajakan. “Kita perlu menanamkan kedisiplinan dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal kepatuhan dan penegakan hukum pajak,” tegas Heri dikutip, Jumat (16/05). Acara pembekalan ini menjadi bagian dari langkah transformasi Kanwil DJP Sulselbartra dalam membangun sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berorientasi pada pelayanan. DJP berkomitmen untuk menjadikan pajak sebagai kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan negara melalui penerimaan yang optimal. “Pajak bukan sekadar target angka, melainkan sarana keberlangsungan bangsa. Dengan kerja bersama dan semangat perubahan, kita wujudkan sistem pajak yang berintegritas,” tegasnya. Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen Windiyatno, dalam paparannya menyoroti peran penting kepemimpinan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa karakter pemimpin yang mau turun tangan langsung akan memperkuat semangat tim. “Pemimpin itu harus hadir di tengah anak buah. Jangan hanya mengatur dari atas, tapi menjadi contoh nyata dalam kerja dan sikap,” ujarnya. Windiyatno juga menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan kejujuran dalam satuan kerja, termasuk dalam dunia perpajakan. “Kerja tim harus dibangun tanpa saling menjatuhkan. Saling mendukung dan terbuka adalah kunci keberhasilan,” tambahnya. Sementara itu, Prof. Hamid Awaluddin memaparkan tantangan klasik dalam dunia perpajakan Indonesia, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Ia menyarankan perubahan paradigma dalam memandang pajak. "Pajak jangan dianggap beban, tapi kontribusi sosial untuk memastikan negara bekerja dengan baik,” katanya. Prof. Hamid menekankan bahwa pelayanan perpajakan harus dilakukan secara humanis, terutama dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak. “Segera proses pengembalian jika memang ada. Itu membangun kepercayaan publik. DJP harus menjadi pelayan, bukan pemalak,” tegasnya.